Author: sarpras

Respons cepat adalah kemampuan pengelola sarpras untuk: 👉 Tidak hanya cepat, tetapi juga tepat dan tuntas. Respons yang cepat sangat penting karena: Beberapa indikator yang menunjukkan layanan responsif antara lain: Dengan respons yang cepat, instansi akan memperoleh:

Kesadaran bersama dalam menjaga fasilitas merupakan sikap dan komitmen seluruh pengguna lingkungan—baik pegawai, mahasiswa, maupun masyarakat—untuk memelihara, menggunakan, dan merawat sarana prasarana secara bertanggung jawab. Fasilitas yang terjaga dengan baik akan mendukung terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan produktif. 1. Pentingnya Kesadaran Bersama Fasilitas yang tersedia merupakan aset bersama yang digunakan oleh banyak pihak. Tanpa […]

Sarana dan prasarana (sarpras) merupakan elemen penting dalam menunjang kelancaran aktivitas organisasi, termasuk di lingkungan kampus. Ketika sarpras tidak dirawat dengan baik, hal ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari sisi operasional, keamanan, maupun citra institusi. 1. Menurunnya Kualitas Pelayanan Sarpras yang tidak terawat dapat menghambat aktivitas kerja dan pelayanan, seperti: 👉 Dampaknya: kualitas […]

Perbaikan jalan berlubang di area sekitar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) merupakan bagian dari upaya pemeliharaan infrastruktur kampus untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran mobilitas seluruh civitas akademika. Jalan berlubang sering terjadi akibat: Kondisi jalan yang berlubang dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti: Oleh karena itu, diperlukan tindakan perbaikan secara cepat dan tepat. Perbaikan jalan ini bertujuan […]

Perbaikan seng pembatas di area Convention Hall Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) merupakan bagian dari kegiatan pemeliharaan sarana prasarana guna menjaga keamanan, kerapihan, dan fungsi pembatas area di lingkungan kampus. Seng pembatas berfungsi sebagai: Seiring waktu, seng pembatas dapat mengalami kerusakan akibat: Kondisi seng yang rusak, miring, atau tidak kokoh dapat mengganggu estetika lingkungan serta berpotensi […]

Pemasangan speed bump (polisi tidur) di area depan Gedung DSTI PD Lama merupakan salah satu upaya peningkatan keselamatan dan ketertiban lalu lintas di lingkungan kampus. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari pengelolaan sarana prasarana guna menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib bagi seluruh civitas akademika. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim teknis dari Biro Aset […]

Penggantian Miniature Circuit Breaker (MCB) di Gedung Partere Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) merupakan salah satu kegiatan pemeliharaan sarana prasarana yang bertujuan untuk memastikan sistem kelistrikan gedung tetap aman, andal, dan berfungsi optimal. MCB merupakan komponen penting dalam instalasi listrik yang berfungsi sebagai pengaman terhadap arus lebih (overload) dan hubungan arus pendek (short circuit). Seiring waktu […]

Dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) maupun Barang Milik Daerah (BMD), unit kerja (pengguna barang) memegang peran strategis karena unit kerja adalah pihak yang paling mengetahui kondisi riil aset di lapangan. Peran ini diatur dalam kerangka regulasi: 🏛 1️⃣ Peran Unit Kerja dalam Penghapusan Aset Penghapusan tidak dapat berjalan tanpa peran aktif unit kerja. ✅ […]

Aset idle adalah Barang Milik Negara (BMN) atau Barang Milik Daerah (BMD) yang: Jika tidak dikelola dengan baik, aset idle akan menjadi beban administrasi dan keuangan. Optimalisasi aset idle adalah strategi untuk mengembalikan nilai manfaat aset melalui pemanfaatan, redistribusi, atau kebijakan lainnya sesuai regulasi. 🏛 Dasar Regulasi Optimalisasi aset idle sejalan dengan: Regulasi menegaskan bahwa […]

Transparansi dalam pengelolaan aset pemerintah berarti seluruh proses—mulai dari perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga penghapusan—tercatat, terdokumentasi, dan dapat diaudit. Prinsip ini merupakan kewajiban dalam tata kelola keuangan negara dan daerah, serta menjadi indikator utama akuntabilitas publik. 🏛 1️⃣ Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pengelolaan aset harus mengacu pada: Dalam SAP ditegaskan bahwa aset harus: […]

Dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Daerah (BMD), penghapusan dan pendayagunaan adalah dua kebijakan yang berbeda secara tujuan, dampak, dan konsekuensi administratif. Dasar regulasi keduanya antara lain: Perbedaan dari Segi Definisi ✅ Penghapusan Tindakan mengeluarkan aset dari daftar barang karena: 👉 Setelah dihapus, aset tidak lagi tercatat sebagai milik pemerintah. ✅ Pendayagunaan […]

Pendayagunaan aset (BMN/BMD) bukan hanya soal “memanfaatkan barang yang kosong”, tetapi bagian dari strategi tata kelola aset yang modern, efisien, dan akuntabel. Dasar regulasi pendayagunaan antara lain: Berikut manfaat strategisnya: 1️⃣ Meningkatkan PNBP / Pendapatan Daerah Pendayagunaan melalui: Dapat menghasilkan: ✔ Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk instansi pusat✔ Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pemerintah […]

Pendayagunaan aset adalah upaya optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) atau Barang Milik Daerah (BMD) yang belum digunakan secara maksimal, tanpa menghilangkan status kepemilikan oleh negara/daerah. Artinya, aset tetap tercatat sebagai milik pemerintah, tetapi dimanfaatkan agar: Secara regulatif, pendayagunaan diatur dalam:

Penghapusan aset bukan sekadar prosedur administratif, tetapi bagian dari tata kelola keuangan negara/daerah yang berdampak langsung pada akuntabilitas dan transparansi. Jika aset yang sudah rusak, hilang, atau obsolete tidak segera dihapus sesuai ketentuan, maka risiko yang muncul cukup serius. Regulasi yang menjadi dasar kewajiban tertib pengelolaan aset antara lain: eraca Tidak Akurat 📌 Dampak Administratif […]

Prosedur Penghapusan Aset Pemerintah (BMN/BMD) Secara regulatif, penghapusan aset pemerintah mengacu pada: Tahapan umumnya sebagai berikut: 1️⃣ Identifikasi 📌 Tujuan: Menentukan aset yang memenuhi kriteria penghapusan. 🔎 Kegiatan: 📄 Output: Daftar usulan aset yang akan dihapus. 👉 Tahap ini penting untuk mencegah kesalahan administrasi dan memastikan aset benar-benar memenuhi kriteria (rusak berat, hilang, obsolete, dll). […]

Kriteria Aset yang Harus Dihapus (Berbasis Regulasi Pemerintah) Dalam pengelolaan aset pemerintah (BMN/BMD), penghapusan tidak boleh dilakukan sembarangan, tetapi harus memenuhi kriteria tertentu sesuai regulasi. Secara umum, penghapusan diatur dalam: Beberapa regulasi utama yang menjadi dasar hukum:

Penghapusan merupakan tahap akhir dalam siklus hidup aset setelah perencanaan, pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan.Mengacu pada International Organization for Standardization ISO 55001, penghapusan harus dilakukan secara terencana agar tidak menimbulkan risiko administrasi dan keuangan. Mengapa Aset Rusak/Obsolete Harus Segera Dihapus? Berikut penjelasan detail dari berbagai aspek: 1️⃣ Mencegah Risiko Administratif Aset yang sudah: Jika tidak segera […]

Penataan kembali pohon-pohon di tanah UPI wilayah Pasir Layung perlu dilakukan untuk menjaga keselamatan, keindahan, dan fungsi lingkungan kampus. Berdasarkan kondisi pada foto, terlihat beberapa pohon tumbuh sangat rapat, cabangnya menjulur ke arah bangunan dan jalan, serta berpotensi mengganggu fasilitas seperti atap bangunan, pagar, dan jaringan kabel di sekitar lokasi. Selain itu, rimbunnya vegetasi juga […]

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset merupakan prinsip utama dalam tata kelola Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap aset harus dikelola secara terbuka, tertib, dapat diperiksa, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, keuangan, maupun hukum. Hal ini sejalan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ISO 55001 (Asset Management System – Requirements) yang menekankan pentingnya […]