Dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Daerah (BMD), penghapusan dan pendayagunaan adalah dua kebijakan yang berbeda secara tujuan, dampak, dan konsekuensi administratif.

Dasar regulasi keduanya antara lain:

• Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
• Permendagri Nomor 19 Tahun 2016
• Ketentuan teknis BMN oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Perbedaan dari Segi Definisi

✅ Penghapusan

Tindakan mengeluarkan aset dari daftar barang karena:

• Rusak berat
• Hilang
• Usang/tidak layak
• Dialihkan kepemilikannya

👉 Setelah dihapus, aset tidak lagi tercatat sebagai milik pemerintah.

---

✅ Pendayagunaan

Pemanfaatan aset yang belum optimal tanpa menghilangkan status kepemilikan.

👉 Aset tetap milik pemerintah, tetapi dimanfaatkan melalui:

• Sewa
• Pinjam pakai
• Kerja sama pemanfaatan

Perbedaan dari Perspektif Strategis

📌 Penghapusan Berorientasi Risiko

Dilakukan ketika:

• Aset menjadi beban
• Tidak lagi memberikan manfaat
• Berpotensi menjadi temuan audit

Fokusnya adalah:
✔ Tertib administrasi
✔ Akurasi neraca
✔ Pengendalian internal

---

📌 Pendayagunaan Berorientasi Nilai

Dilakukan ketika:

• Aset masih layak
• Tidak digunakan optimal
• Memiliki potensi nilai ekonomi/sosial

Fokusnya adalah:
✔ Optimalisasi nilai
✔ Peningkatan PNBP/PAD
✔ Efisiensi anggaran