Pendayagunaan aset (BMN/BMD) bukan hanya soal “memanfaatkan barang yang kosong”, tetapi bagian dari strategi tata kelola aset yang modern, efisien, dan akuntabel.

Dasar regulasi pendayagunaan antara lain:

• Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
• Permendagri Nomor 19 Tahun 2016
• Kebijakan teknis oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Berikut manfaat strategisnya:

1️⃣ Meningkatkan PNBP / Pendapatan Daerah

Pendayagunaan melalui:

• Sewa
• Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
• Pemanfaatan dengan skema bagi hasil

Dapat menghasilkan:

✔ Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk instansi pusat
✔ Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pemerintah daerah

🎯 Dampak Positif:

• Menambah kapasitas fiskal
• Mengurangi ketergantungan pada APBN/APBD
• Meningkatkan kontribusi aset terhadap keuangan negara

Aset tidak lagi hanya menjadi beban, tetapi berubah menjadi sumber penerimaan.

2️⃣ Mengurangi Aset Idle

Aset idle adalah aset yang:

• Tidak digunakan
• Tidak dimanfaatkan optimal
• Hanya tersimpan tanpa nilai tambah

Risikonya:

• Cepat rusak
• Membutuhkan biaya pengamanan
• Menjadi beban pemeliharaan

Dengan pendayagunaan:

✔ Aset tetap aktif
✔ Nilai ekonominya terjaga
✔ Umur manfaat bisa lebih panjang

Ini sejalan dengan prinsip manajemen aset modern berbasis optimalisasi nilai.

3️⃣ Efisiensi Anggaran

Pendayagunaan dapat menciptakan efisiensi melalui:

• Berbagi penggunaan aset (pinjam pakai)
• Mengurangi kebutuhan pengadaan baru
• Mengurangi biaya pemeliharaan aset tidak produktif

📌 Contoh:

• Gedung idle dimanfaatkan instansi lain → tidak perlu bangun gedung baru
• Lahan kosong disewakan → biaya pengamanan tertutup dari pendapatan

🎯 Dampak Anggaran:

✔ Mengurangi pemborosan
✔ Meningkatkan cost effectiveness
✔ Mengoptimalkan belanja modal